www.LensaAktual.com.ǁJawaTimur,5 Juli 2026-Ancaman kekeringan mulai menghantui sejumlah wilayah di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, seiring memasuki musim kemarau tahun 2026.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ponorogo memetakan lima kecamatan yang berpotensi mengalami krisis air bersih.
Ribuan warga pun diperkirakan terdampak saat puncak musim kemarau pada Juli hingga Agustus 2026 mendatang.
“Ada lima kecamatan dari 21 kecamatan di Ponorogo yang kami petakan mengalami kekeringan,” ungkap Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Ponorogo, Agung Prasetyo, Minggu (5/7/2026).
Agung mengatakan, lima kecamatan meliputi Pulung, Slahung, Bungkal, Badegan, dan Sawoo.
Pemetaan daerah kekeringan mengacu pada kejadian dalam beberapa tahun terakhir.
“Pada 2024, ada lima kecamatan yang terdampak kekeringan. Kalau 2025 memang nihil, karena tergolong kemarau basah,” katanya.
Dari 5 kecamatan tersebut, sedikitnya terdapat 10 desa yang berpotensi mengalami kekurangan air bersih.
Di Kecamatan Pulung meliputi Desa Karangpatihan dan Desa Sidoharjo.
Sementara di Kecamatan Slahung meliputi Desa Duri dan Desa Wates.
Menyusul di Kecamatan Bungkal mencakup Desa Munggu dan Desa Wungu.
Lalu di Kecamatan Badegan berada di Desa Dayakan.
Adapun di Kecamatan Sawoo, potensi kekeringan mengancam Desa Pangkal, Desa Prayungan, dan Desa Tumpuk.
“Ada ribuan keluarga yang berpotensi terdampak,” tambah Agung saat ditemui di kantor BPBD Ponorogo, Jalan Sekar Putih, Kelurahan Tonatan, Kecamatan/Kabupaten Ponorogo.
Akan tetapi, jelas dia, dampak kemarau tahun ini tidak akan seberat tahun-tahun sebelumnya.
Lantaran sejumlah desa yang selama ini menjadi langganan distribusi air bersih kini telah memiliki sumber air alternatif seperti sumur dalam.
“Contohnya Desa Karangpatihan, Kecamatan Pulung, Desa Duri, dan Desa Wates di Kecamatan Slahung, sejak 2025 lalu, mereka tidak lagi mengajukan dropping,” tegasnya.
Menurutnya, kebutuhan warga sudah sepenuhnya dapat dipenuhi dari sumur yang dibangun tahun lalu.
“Prediksi kami puncak kemarau Juli ini sampai Agustus mendatang,” tegasnya.
Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo, Masun, menyatakan bahwa petugas rutin memantau debit sumber air di daerah rawan.
Langkah ini dilakukan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat apabila pasokan air mulai menurun.
“Jika nanti ada wilayah yang mulai mengalami kesulitan air bersih, tentu akan kami tindak lanjuti sesuai kondisi di lapangan,” pungkas Masun.
