www.LensaAktual.com.ǁJawaTimur,29 Desember 2025-Kemiskinan di Kabupaten Jombang menunjukkan perbaikan secara kuantitas, meskipun tantangan ekonomi masyarakat belum sepenuhnya mereda.
Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
Berdasarkan data resmi BPS Kabupaten Jombang, jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 tercatat sebanyak 107,82 ribu jiwa.
Angka ini lebih rendah 2,75 ribu jiwa dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang masih berada di level 110,57 ribu jiwa.
Penurunan tersebut juga tercermin dalam persentase kemiskinan. Jika pada Maret 2024 tingkat kemiskinan mencapai 8,60 persen, setahun kemudian turun menjadi 8,36 persen.
Meski tidak signifikan, tren ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Kenaikan Garis Kemiskinan
Namun, di balik penurunan jumlah penduduk miskin, BPS juga mencatat adanya kenaikan garis kemiskinan. Pada Maret 2025, batas pengeluaran minimum yang digunakan sebagai acuan kemiskinan naik menjadi Rp 532.053 per kapita per bulan.
Nilai ini meningkat sekitar 3,5 persen dibandingkan Maret 2024 yang sebesar Rp 514.170 per kapita per bulan. Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya kebutuhan hidup dasar masyarakat.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jombang, Hartono, menegaskan bahwa seluruh data kemiskinan sepenuhnya menjadi kewenangan BPS.
Peran Pemerintah Daerah
Pemerintah daerah, menurutnya, tidak melakukan penghitungan sendiri, melainkan menggunakan hasil survei nasional yang disusun secara independen.
“Angka kemiskinan itu murni dari BPS. Pemerintah daerah menerima dan menjadikannya sebagai dasar perencanaan kebijakan,” ucap Hartono saat dikonfirmasi terpisah oleh Tribunjatim.com pada Senin (29/12/2025).
Ia mengakui belum mengkaji secara rinci detail angka terbaru tersebut, namun secara umum mengamini bahwa tren kemiskinan di Jombang menunjukkan arah penurunan. Meski demikian, ia menilai data tersebut tetap perlu dicermati secara mendalam agar kebijakan yang diambil tepat sasaran.
Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Jombang menjalankan peran koordinatif melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). Adapun pelaksanaan program secara teknis berada di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai bidangnya.
Hartono menjelaskan, Dinas Sosial memiliki peran penting dalam penyaluran berbagai bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan.
Bebas Kemiskinan Ekstrem
Sementara itu, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) menjalankan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin.
“Penanganan kemiskinan tidak hanya soal bantuan tunai, tetapi juga menyangkut aspek hunian dan kualitas hidup secara keseluruhan,” katanya melanjutkan.
Ia menambahkan, tidak seluruh OPD memiliki program khusus pengentasan kemiskinan. Program-program tersebut umumnya dijalankan oleh dinas yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.
Sebagian besar bantuan sosial yang diterima warga Jombang hingga saat ini masih berasal dari pemerintah pusat, termasuk PKH dan bantuan pangan dari Kementerian Sosial.
“Pemerintah daerah berperan dalam mendukung pendataan dan penyaluran agar bantuan tepat sasaran,” ujarnya.
Hartono juga menegaskan bahwa Kabupaten Jombang telah dinyatakan bebas dari kemiskinan ekstrem. Artinya, tidak ada lagi warga yang masuk kategori miskin ekstrem sesuai indikator nasional.
“Yang tersisa saat ini adalah kemiskinan reguler, dan itu yang terus kita tekan,” ungkapnya.
Berbagai program intervensi, termasuk di bidang pendidikan seperti Sekolah Rakyat, menjadi bagian dari strategi jangka panjang meskipun jumlah penerima manfaatnya masih terbatas.
Ke depan, Pemkab Jombang berharap kolaborasi antara program pusat dan daerah semakin kuat agar penurunan kemiskinan tidak hanya tercatat di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat secara berkelanjutan.
“Tujuannya yakni bukan cuma menurunkan angka kemiskinan secara statistik saja. Tapi kami ingin memastikan masyarakat benar-benar sudah keluar dari kemiskinan berkelanjutan,” pungkasnya.
