www.LensaAktual.com.ǁJawaTimur,20 Januari 2026-Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa angkat bicara soal Wali Kota Madiun Maidi yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (19/1/2026).
Khofifah mengaku sudah mendengar terkait OTT KPK Wali Kota Madiun Maidi.
Ia menegaskan, Pemprov Jawa Timur menghormati proses hukum yang berlaku.
“Kalau soal itu ya kita serahkan pada tim penegak hukum dari KPK,” katanya singkat usai membuka kegiatan Sosialisasi Pengembangan Talenta Digital di kantor Dinas Pendidikan Jawa Timur, Selasa (20/1/2026).
Wali Kota Madiun Maidi ditangkap bersama 14 orang lain.
Usai melakukan operasi senyap, lembaga antirasuah itu langsung membawa terduga pelaku dan sejumlah barang bukti berupa uang tunai ke Jakarta.
Uang Ratusan Juta Disita KPK
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai senilai ratusan juta rupiah yang ditemukan di lokasi penangkapan.
Selain Maidi, pejabat lain yang terpantau dibawa oleh tim KPK setelah diperiksa di Mapolres Madiun adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Madiun, Thariq Megah.
Sementara Sekda Kota Madiun Soeko Dwi Handiarto dan Kepala Dinas PUPR lainnya, Suwarno, juga sempat dimintai keterangan di Polres.
Namun, keduanya tidak ikut diboyong ke Jakarta.
Maidi diduga terjerat kasus dugaan praktik lancung suap fee proyek dan penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR).
“Peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan fee proyek dan dana tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) di wilayah Kota Madiun,” ungkap Budi Prasetyo.
Madiun Pernah Jadi Kota dengan Penilaian Integritas Terbaik Versi KPK 2022
Dulu, pada periode pertama Maidi menjabat sebagai Wali Kota Madiun, Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun sukses meraih hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2022 terbaik nasional untuk kategori pemerintah kota.
SPI merupakan sebuah survei untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya dalam pencegahan korupsi yang dilakukan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah (K/L/PD).
Survei tersebut juga merupakan inisiatif KPK untuk mengukur integritas lembaga publik maupun pemerintahan.
Untuk SPI 2022, Kota Madiun mendapat nilai SPI 83.00 sehingga berhak mendapatkan piagam penghargaan.
Piagam penghargaan SPI 2022 untuk Pemkot Madiun diserahkan langsung oleh Ketua KPK Firli Bahuri kepada Wali Kota Madiun Maidi, di Gedung Juang KPK, Jakarta, Rabu (14/12/2022).
Survei SPI 2022 dilaksanakan KPK mulai Juli hingga Oktober 2022.
