www.LensaAktual.com.ǁJawaTimur,5 Maret 2026-Muncul kegaduhan di tengah masyarakat terkait penyaluran program makan bergizi gratis (MBG) selama bulan Ramadan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro akhirnya turun tangan menangani kegaduhan tersebut.
Komisi C DPRD Bojonegoro memanggil para kepala dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta ahli gizi di Gedung DPRD setempat, rabu (4/3/2026).
Rapat digelar untuk menyoroti pelaksanaan MBG selama bulan Ramadan.
Termasuk polemik menu kering yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial.
Hingga aksi pelaporan pengelola SPPG Aulia 2 di Desa Sumberagung, Kecamatan Ngraho, terhadap pengguna TikTok yang mengkritik menu MBG.
Pengelola SPPG tersebut melaporkan pemilik akun ke Mapolres Bojonegoro dengan tudingan pencemaran nama baik.
Ketua DPRD Bojonegoro, Abdullah Umar, menyayangkan polemik menu MBG hingga berujung pada pelaporan hukum tersebut.
Menurut dia, kritik dari masyarakat seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas layanan, bukan justru memantik polemik.
“Masyarakat berhak menyampaikan kritik dan saran sepanjang sesuai fakta, disampaikan secara proporsional, dan tidak mengada-ada,” tegasnya.
“Kritik yang membangun itu sah-sah saja,” ujar Umar usai rapat.
Ke depan, Umar meminta pelaksanaan program MBG harus dijalankan secara profesional dan transparan.
DPRD, kata dia, meminta kepala dapur dan ahli gizi bekerja sesuai standar serta tidak terpengaruh intervensi dari pihak mana pun.
“Kami minta Kepala Dapur dan Ahli gizi betul-betul bekerja secara profesional sesuai dengan standar dan ketentuan yang ada, dan jangan terpengaruh intervensi dari mitra,” tegasnya.
Dalam forum evaluasi tersebut, DPRD juga menekankan perlunya perbaikan menyeluruh.
Khususnya terkait kualitas dan variasi menu MBG selama Ramadhan agar sesuai dengan kebutuhan gizi penerima manfaat.
Umar berharap, ke depan pelaksanaan program MBG di daerah dapat dijalankan dengan baik sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat.
“Kami ingin program ini benar-benar memberi manfaat. Jika terjadi persoalan lagi, kepala dapur dan ahli gizi harus bertanggung jawab,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, Ahmad Supriyanto menjelaskan, evaluasi pelaksanaan program MBG selama Ramadan menyusul kritik dan aduan masyarakat terkait menu yang disajikan SPPG.
“Evaluasi dilakukan agar program prioritas Presiden (Prabowo Subianto) berjalan optimal di daerah,” jelasnya.
Mas Pri menilai, MBG tak hanya berdampak pada pemenuhan gizi, tetapi juga memberi efek ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja dan perputaran usaha lokal.
Di lain sisi, Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) Bojonegoro, Ernawati menegaskan, menu MBG harus memenuhi prinsip gizi seimbang.
Meliputi makanan pokok, protein hewani, protein nabati, dan buah.
Namun di lapangan, kata dia, masih ditemukan menu yang dinilai asal dalam takaran pemenuhan gizi.
Persagi juga mengingatkan pentingnya teknis penyajian makanan serta memperhatikan ketahanan makanan (holding time) agar kualitas gizi dan keamanan pangan tetap terjaga.
