www.LensaAktual.com.ǁJawaTimur,3 Mei 2026-Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan seluruh elemen di Jatim menyiapkan langkah-langkah mitigatif.
Di tingkat provinsi, Gubernur Khofifah telah dua kali menggelar rakor, baik itu mengundang BNPB dan juga rakor khusus terkait antisipasi kebakaran hutan.
Hal ini penting karena menurutnya, kesiapsiagaan harus dilakukan sejak dini dengan melibatkan stakeholder dan seluruh kepala daerah yang ada di Jawa Timur.
Ancaman terhadap 921 Ribu Hektare Lahan Sawah
Dikatakannya, musim kemarau akan mulai tinggi intensitasnya mulai bulan Mei dengan puncak kemarau terjadi pada bulan Agustus.
“Durasi kemarau pada tahun ini juga diprediksi cukup panjang, mencapai 220 hingga 240 hari di sejumlah zona musim. Kita akan menghadapi tekanan kekeringan yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya,” terangnya.
Terlebih, berdasarkan informasi dari BMKG musim kemarau tahun ini akan menimbukan peningkatan dampak kekeringan dibanding tahun 2025.
Dampak kemarau ini akan berpengaruh secara langsung pada sektor pertanian, khususnya lahan sawah. Dimana pada awal kemarau diprediksi sekitar 56,2 persen lahan akan terdampak, dan meningkat menjadi 76,7 persen atau sekitar 921 ribu hektare pada puncaknya.
Menurutnya kondisi ini menjadi tantangan serius mengingat total luas lahan baku sawah di Jawa Timur mencapai lebih dari 1,2 juta hektare, yang terdiri dari sekitar 59,6 % sawah irigasi dan 40,4 % sawah tadah hujan yang sangat bergantung pada kondisi cuaca.
Dengan kondisi ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur tetap menargetkan untuk menjaga produktivitas pertanian dengan luas tambah tanam padi sebesar lebih dari 2,42 juta hektare pada tahun 2026.
Lamongan, Bojonegoro, Ngawi, Banyuwangi, hingga Jember menjadi wilayah dengan target produktivitas utama.
“Penguatan manajemen air menjadi penting, mitigasi kekeringan menjadi kunci utama dalam menjaga produktivitas pertanian dan ketahanan pangan di Jawa Timur, khususnya pada periode kritis bulan Mei dan Agustus,” terangnya.
Saat ini, Pemprov Jatim melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan telah melakukan pemetaan wilayah yang membutuhkan intervensi, khususnya dalam penyediaan sumber air melalui pembangunan sumur-sumur dalam guna mendukung irigasi lahan pertanian selama musim kemarau ini.
“Dinas Pertanian memetakan daerah-daerah yang membutuhkan irigasi perpompaan agar suplai air untuk pertanian tetap terjaga dan produksi tidak terganggu,” imbuhnya.
Strategi penanganan kekeringan dilakukan melalui dua pendekatan utama, yakni pemenuhan kebutuhan air untuk masyarakat sehari-hari serta kebutuhan air untuk sektor pertanian.
“Kita membagi dalam dua kategori, yaitu air untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat dan air untuk pertanian. Keduanya harus dipastikan terpenuhi dengan baik,” ungkapnya.
Sebagai bagian dari langkah antisipatif yang terukur, Pemprov Jawa Timur juga tengah melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah sentra produksi padi, khususnya 10 besar produsen padi di Jawa Timur, sebagai dasar penyusunan plan of action yang lebih detail dan tepat sasaran.
“Saat rakor bersama BNPB disampaikan daftar peta yang sangat komprehensif sehingga bisa menjadi panduan bagi Pemprov Jawa Timur melakukan plan of action secara detail dan terukur,” jelasnya.
Khofifah menegaskan, Jawa Timur optimis akan terus menjaga perannya sebagai lumbung pangan nasional. Dengan tegas ia menargetkan Indeks Pertanaman (IP) padi ditargetkan tidak mengalami penurunan.
“Indeks Pertanaman padi di Jawa Timur dimaksimalkan tidak turun karena bagian dari lumbung pangan nasional sekaligus produksi padi dan beras Jatim tetap menjadi andalan Indonesia,” katanya.
“Oleh karena itu, September nanti saat musim tanam kita berharap indeks pertanaman Jawa Timur 2,7 tapi ada daerah yang 3,5 seperti Ngawi,” tuturnya menambahkan.
Selain sektor pertanian, Gubernur Khofifah mengatakan kekeringan bukan hanya persoalan ketersediaan air, tetapi juga menjadi pemicu utama terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Ketika sumber air menurun dan vegetasi mengering, maka lahan menjadi sangat mudah terbakar dan menciptakan siklus bencana yang saling memperparah.
“Karena kekeringan dapat memicu kebakaran, dan kebakaran memperburuk kerusakan lingkungan serta menurunkan daya dukung ekosistem ke depan,” ucapnya.
Berkaitan dengan penanganan karhutla dan kekeringan tahun ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyiapkan strategi terpadu.
Strategi ini akan dilakukan secara kolaboratif lintas sektor dan sinergi instansi kunci, antara lain BPBD, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, DLH serta perangkat daerah lainnya.
Strategi penanganan karhutla tersebut antara lain pencegahan dini melalui sistem peringatan dini atau early warning system (EWS), respon cepat melalui operasi darat dan udara, pemulihan pasca-bencana melalui rehabilitasi lahan dan penegakan hukum yang tegas.
“Kolaborasi dan sinergi untuk antisipasi dampak bencana kemarau, kekeringan dan karhutla harus terus dikoordinasikan dan dikomunikasikan,” pungkas Khofifah.
