www.LensaAktual.com.ǁJawaTimur,10 Mei 2026-Nasib sekitar 1.000 Guru Tidak Tetap (GTT) di Ponorogo yang belum masuk Data Pokok Pendidikan (Dapodik) menjadi perhatian serius di tengah kekhawatiran pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dalam APBD.
Menanggapi hal itu, Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita menyebut persoalan tersebut tidak bisa diputuskan secara sederhana. Lantaran berkaitan dengan aturan pusat.
Potensi sanksi anggaran, hingga dampaknya terhadap keberlangsungan tenaga honorer dan PPPK di daerah.
Benturan Aturan Belanja Pegawai 30 Persen
“Saya sebenarnya juga kasihan dengan para GTT (Guru Tidak Tetap) di Ponorogo. Ada 1.000 an yang tidak masuk dapodik (Data Pokok Pendidikan),” ungkap Plt Bupati Ponorogo, Lisdyarita, Minggu (10/5/2026).
Bunda Lisdyarita—sapaan akrab—Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita berjanji akan melakukan yang terbaik. Lantaran saat ini ada aturan dari pusat.
Aturan yang dimaksud adalah pegawai dari APBD maksimal 30 persen pada tahun 2027 nanti. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD),
“Saat ini kan kita masih 37 persen. Nanti kalau membuka Dapodik, khawatir saya kena lainnya. PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) juga penuh waktu dan paruh waktu kena,” katanya.
Pengurus Forum GTT Ponorogo, Esti Setyaningrum menjawab apa yang disampaikan oleh Bunda Lisdyarita. Dia menyatakan 1000 an GTT hanya minta Dapodik dibuka.
“Kalau memang anggaran daerah terbatas, kami siap tidak menerima insentif. Tapi minimal kami bisa masuk Dapodik dulu, supaya keberadaan kami diakui dan bisa merasakan program pemerintah,” urainya.
Dia menjelaskan, akses masuk ke Dapodik telah ditutup 2020 lalu. Akibatnya, banyak guru honorer yang sudah mengajar sejak 2018 tak bisa mengikuti program pemerintah yang diperuntukkan untuk guru.
“Seperti PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) maupun sertifikasi karena tidak terdata dalam sistem pendidikan nasional,” ujarnya.
Dengan dibukanya dapodik menjadi penghargaan tersendiri bagi dirinya san ribuan GTT. Dia menyatakn tidak menuntut apapun ke Pemkab.
“Saya sebagai pengurus siap tidak menerima apapun dari kabupaten maupun daerah. Tapi kami mohon diperhatikan,” tegasnya.
Ketua Forum GTT, Mafud Danuri menilai desakan membuka keran Dapodik bukan tanpa sebab. Lantaran Dapodik menurutnya adalah kunci keguruan saat ini,
“Jika ada program-program kami bisa mengikuti. Sertifikasi, PPG atau lainnya. Sekarang kami hanya bisa gigit jari melihat rekan yang telah masuk dapodik bisa menikmatinya,” urainya.
Mafud sendiri menyatakan telah 5 tahun bekerja sebagai GTT. Selama 5 tahun pila gaji yang diterima sedikit. Mafud pun tak sendiri, ada 1.000 an lainnyax
“Kami sudah sowan ke dinas , ke bu Plt Bunsa Lisdyarita. Tapi katanya belanja pegawai sudah lebih. Kalau itu, kami siap tidak menerima insentif,” terangnya.
Dia meminta kebijakan pemerintah Kabupaten mPonorogo membuka kran dapodik. Bahkan dirinya rela tidak mendapatkan intensif kalau alasannya belanja pegawai.
“Kalau alasannya dari kementerian ditutup tidak mbak. Kami selaku pengurus sudah pernah komunikasi sama orang kementerian bahwa Dapodik itu kebijakan daerah,” pungkasnya .
