Mitigasi Banjir Belum Maksimal, DPRD Desak Pemkot Malang Jangan Hanya Normalisasi Jalan Air

Malang-Persoalan banjir di Malang masih menjadi sorotan sejumlah pihak. 

Upaya mitigasi untuk mencegah banjir di Kota Malang dinilai belum maksimal karena penanganan masih cenderung dilakukan ketika musim hujan akan datang. 

Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi, menilai penanganan seharusnya dilakukan jauh sebelum musim penghujan. 

Tidak sekadar hanya melalui normalisasi sungai, tetapi juga edukasi masyarakat, penyediaan layanan persampahan hingga penegakan peraturan.

“Kalau polanya seperti ini, tidak ada mitigasi jauh-jauh hari, termasuk langkah edukasi dan pencegahan, ya akan begini terus. Padahal, peristiwa banjir ini selalu berulang,” kata Dito, Senin (5/10/2026).

Dalam beberapa pertemuan dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) maupun perangkat daerah yang menangani pekerjaan umum, Komisi C telah berulang kali mengingatkan adanya langkah mitigasi. Mereka juga memberikan perhatian terhadap sejumlah wilayah yang dilewati aliran Sungai Brantas dan anak sungainya. 

Dito menyebut di antaranya Tlogomas, Dinoyo, Jatimulyo, Mojolangu, serta kawasan menuju Soekarno-Hatta, Kedawung dan Kendalsari. 

Menurut Dito, normalisasi saja tidak cukup jika persoalan yang menjadi pemicu terus berulang. Salah satu yang disorotinya adalah kebiasaan sebagian masyarakat membuang sampah ke sungai.

Dito mengatakan pemerintah perlu memperkuat penegakan peraturan terhadap masyarakat yang membuang sampah ke sungai. Langkah tersebut harus berjalan bersama edukasi dan pencegahan sejak jauh hari.

“Kami mendorong ada penegakan Perda terkait masyarakat yang buang sampah di sungai, termasuk pemukiman yang ada,” katanya.

Persoalannya, menurut Dito, tidak seluruh tindakan membuang sampah ke sungai dapat dilepaskan dari ketersediaan layanan persampahan. Ia menyebut masih terdapat blank spot atau kawasan yang belum mempunyai tempat penampungan sementara (TPS) yang memadai. Kondisi tersebut menurutnya perlu dipetakan DLH.

“Ada juga blank spot, masyarakat buang sampah di sungai karena tidak ada TPS. Mestinya itu diidentifikasi DLH,” ujarnya.

Identifikasi itu dinilai penting agar pemerintah tidak hanya menindak masyarakat, tetapi juga mengetahui alasan mengapa pembuangan sampah ke sungai masih terjadi. Hanya saja, identifikasi yang dimaksud Dito belum terlihat dikerjakan oleh Pemkot Malang.

Dito meminta DLH berkoordinasi dengan perangkat kewilayahan yang lebih dekat dengan masyarakat. Lurah hingga pengurus RT dan RW dinilai dapat membantu mengidentifikasi lokasi pembuangan sampah, kawasan yang belum terjangkau pelayanan, serta kebiasaan masyarakat di masing-masing wilayah.

"Belum dilakukan langkah mitigasi ini. Jadi seolah-olah musim hujan normalisasi, tapi harus lebih dari itu," katanya.

Dito juga menyoroti pola pengelolaan sampah yang menurutnya jangan sampai hanya terfokus pada pengangkutan dari TPS menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Supiturang. Menurutnya, pemerintah juga perlu memberikan perhatian terhadap sumber sampah sebelum masuk ke TPS atau justru berakhir di sungai.

“Yang dilakukan DLH itu sejauh ini membawa sampah ke TPA Supiturang. Nah, itu yang saya kira perlu penguatan dengan pemangku wilayah seperti lurah, RT/RW, termasuk penguatan bank sampah,” katanya.

Adanya penguatan dengan pemangku wilayah akan membantu DLH bisa mengintervensi langsung ke titik sumber sampah. Penguatan bank sampah di tingkat lingkungan menjadi salah satu langkah yang menurutnya dapat dilakukan untuk mengurangi sampah sejak dari sumbernya.

Dengan pola tersebut, mitigasi tidak lagi hanya berupa membersihkan atau menormalisasi sungai ketika hujan mulai rutin turun. Dito juga mengatakan bahwa dinas lain turut bergerak karena penanganan potensi banjir tidak bisa dibebankan pada satu dinas semata.

Diberitakan sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang intensif mengurangi keberadaan sampah di saluran air sepanjang kemarau. Pengurangan sampah di saluran air tersebut ditujukan untuk mengurangi potensi banjir ketika penghujan datang.

Kawasan seperti Jalan Sukarno-Hatta, Jalan Letjen Sutoyo, merupakan kawasan yang menjadi prioritas. Plh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigoran Matondang mengatakan, banyak sekali tumpukan sampah di drainase dari hasil temuan di lapangan.

“Kami menemukan persoalan tumpukan sampah di sejumlah aliran air seperti juga di drainase. Kami menurunkan petugas membersihkan sampah selama kemarau ini,” terang Raymond, Senin (5/10/2026).

Raymond mengatakan, konsentrasi pekerjaan yang saat ini dilakukan adalah kawasan Jalan Sukarno-Hatta. Petugas sering menemukan sampah yang menutup jalur air. Padahal, drainase di Jalan Sukarno-Hatta baru saja dibangun.

Pembersihan sampah di Jalan Sukarno-Hatta dilaporkan sudah cukup masif menurut Raymond. Ia berharap kawasan Jalan Sukarno-Hatta tidak mengalami banjir parah seperti tahun-tahun sebelumnya.

“Kami juga meminta warga peduli terhadap sampah. Jangan buang sampah ke saluran air atau sungai. Mari kita jaga bersama, apalagi menjelang musim penghujan tahun ini,” imbaunya.

Selain drainase, DLH Kota Malang juga memantau kondisi kebersihan di bantaran sungai. Raymond mengatakan, banjir yang terjadi di rumah warga pinggiran sungai tidak disebabkan oleh sampah semata.

Keberadaan rumah warga yang sangat dekat dengan bibir sungai juga menjadi penyebabnya. Pemerintah Kota Malang kesulitan menertibkan kawasan pemukiman di pinggiran sungai sejauh ini. Banyak pertimbangan yang dipikirkan, mulai dari dampak sosial hingga ekonomi.

“Saat ini pun kami harus membagi kerja antara membersihkan sampah di drainase dengan sungai. Jadi memang butuh dukungan warga,” paparnya.